NCID: Jokowi Manfaatkan Menkumham Untuk Nyerang Lawan Politiknya

Menkumham Yasonna Laoly

Plat Merah | Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, tercatat sudah dua kali Menkumham Yasonna Laoly membuat keputusan blunder mengenai sengketa partai politik. Bahkan satu keputusan yang dikeluarkan oleh Menkumham sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Keputusan yang dinilai janggal tersebut sangat sarat dengan kepentingan politis sehingga apa yang telah dilakukan Menkumham tidak terfokus kepada inti dari permasalahan hukumnya, melainkan keputusan yang dikeluarkan di nilai murni keputusan politis, apalagi mengingat partai yang sedang bersengketa tersebut salah satu ketua pengurusnya sudah menyatakan akan mendukung pemerintah,"  Ujar Jajat, melelui press rilis yang dikirim ke redaksi Plat Merah 11 Maret 2014.

Jajat menilai, keputusan PTUN terkait dengan sengketa dua kepemimpinan PPP seharusnya bisa menjadi acuan bagi Menkumham dalam memutuskan sengketa kepengurusan di partai Golkar. Yang menarik dalam hal ini adalah Menkumham memutuskan sengketa Partai Golkar berdasarkan keputusan Mahkamah Partai, akan tetapi Mahkamah Partai Golkar sendiri tidak menyebutkan siapa pihak yang kalah atau menang.

“Sudah selayaknya Presiden Jokowi harus mengambil sikap terkait dengan kinerja dari Menkumham Yasosna Laoly yang sudah dua kali mengeluarkan keputusan blunder. Jika Presiden selaku kepala pemerintahan tidak mengambil sikap, berarti secara tidak langsung Presiden sudah mengamini apa yang telah dilakukan Menkumham tersebut, dengan begitu adanya dugaan terkait dengan keputusan Menkumham bermuatan politis benar adanya”, tutup Jajat.