Penegak Hukum Diminta Telusuri Jalan Poros Pematang Kulim Singkut Tujuh

"Terindikasi Nabrak RAB dan Gambar"

Plat Merah | Sarolangun, Jambi - Pembanguna peningkatan pengaspalan Jalan Poros 2 kilometer yang didanai oleh uang Rakyat ( APBD II Sarolangun ) tahun 2013 sebesar Rp 2 Milyar di Desa Pematang Kulim Kecamatan Pelawan Sarolangun, menuai pertanyaan dari warga yang melintasi jalan tersebut. Pasalnya, warga yang melewati jalan tersebut merasa tidak nyaman dan tidak merasakan mnfaatnya secara baik. 

"Baru tujuh bulan habis masa pemilharaan,aspal yang dicurahkan kebadan jalan tersebut sudah banyak yang hancur dan itu menimbulkan lobang yang sangat membahayakan," ujar salah satu pengguna jalan.

Ini dibenarkan oleh mantan Kades Mekar Sari saat dikonfirmasikan via Hp ( 26/3 ) awak media Plat Merah belum lama ini. Menurut mantan kades tersebut, DPA tentang pembangunan jalan itu peruntukannya di desa Mekarsari ( Desa saya ).

"Ini anggaran dan lokasi sudah disetujui DPR dan sudah ada SK penempatan lokasi dari Bupati, kok dibangun di desa lain? salah lokasi khan?" tuturnya kepada Plat Merah, Kamis (26/3/2015).

Lanjutnya,  pada saat PPTK dari Kantor pekerjaan Umum hendak menanda tangani dokumen kepada Kepala Desa Mekar Sari dokumen yang menyangkut selesainya dibangun jalan tersebut, saat itu dijabat Kades baru Syaifuddin. 

"Saya sudah jelaskan,  jangan diteken dokumen yang menyangkut jalan poros tersebut," tegasnya.

Hasil  pantauan Plat Merah dilapangan, terlihat hancunya sebahagian besar pengaspalan badan jalan tersebut. Hal yang tidak wajar dan diduga pekerjaannya tidak begitu berpedoman kepada RAB dan Gambar, ini telihat dari aspal yang hancur. Selain itu ketebalannya tidak maksimal, kadar air saat pengecoran aspal diduga masih tinggi serta kepanasan aspal saat pengecoran dibawah ambang batas yang ditentukan. Secara kasat mata, panjang jalan yang dibangun 2 km dengan dana sebesar Rp 2 miliar diduga ada pengelembungan biaya dan pekerjaannya diduga nabrak RAB dan Gambar.

Harapan dari salah seorang warga Singkut yang tidak mau disebutkan jati dirinya, dengan diberitakan di media ini mengaharapkan kepada alat penegak hukum segera turun ke lokasi dan segera pula memperosesnya secara Hukum.( Rifaiduri )