Gusnadi, Pengrajin Batu Cincin Sarolangun Berharap Perhatian Pemerintah

Foto : Gusnadi alias Pelana sedang mengasah batu dan Batu Cincin yang sudah jadi

Plat Merah | Sarolangun, Jambi - Hasil penelusuran Platmerah belum lama ini, di atas trotoar pinggiran jalan Sarolangun menjamur penjual bermacam jenis batu cincin yang didominasi berasal dari luar daerah, yaitu dari Kabupaten Rawas . Jenis batu yang paling banyak hasil bumi Sarolangun yaitu batu jenis Sarang Tawon. Padahal, ekspor batu sarang tawon ini sudah masuk pasar dunia. Terbukti warga manca Negara  asal Thailan pada bulan yang lalu meng-order batu Tawon lewat Husni Tamrin asal Sarolangun. Hasil bumi ini yang paling dominan diwilayah Kecamatan Singkut dan Pelawan. Di Kecamatan Singkut yang paling banyak dibongkar dari perut bumi di Desa Tanjung Raden.

Akan tetapi persoalan batu ini sampai merambah pasar khususnya di kabupaten Sarolangun sebahagian besar hanya penjual bahan mentah atau belum jadi dan terlihat sebahagian kecil   penjual bahan jadi itu dari luar Daerah

Salah seorang warga Sarolangun yang tinggal di RT 03 Kelurahan Sukasari berama Gusnadi (34) alias Kelana ditemukan Platmerah sedang menekuni  kerajinan batu cincin  atau asah batu pesanan konsumen.

 “Saya menekuni sebagai pengrajin batu bermodal satu buah dinamo garinda yang nilai Rp 750 Ribu Alhamdulillah saya bisa menghudupkan keluarga dengan penghasilan rata-rata perhari Rp 300 setiap hari,” ungkap Gusnadi, ayah dua anak ini.

“Pekerjaan ini mulai saya tekuni  dari bulan Agustus 2014 dan saya mendapat pesanan atau order bersal dari berbagai kalangan termasuk dari pegawai Prandigkop atau Pemda. Untuk yang dipesan berupa batu cincin, lontin, asal batu ada yang pengadaan sendiri ada juga yang dari saya,”  imbuhnya.

Dikatakannya, sekarang usahanya ini terkendala dari permodalan sementara pesanan ramai tetapi peralatan seadanya, sebab menurutnya usaha  tersebut pasar kedepannya cukup cerah.

“Maka saya sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah khususnya dari Dinas Prndigkop. Kalau kita lihat sekarang pasar batu yang menjamur di Kota Sarolangun ini hanya sebatas penjual bahan mentah tidak begitu terpikirkan akan suplay bahan jadi. Ini berdampak tidak menambah Income daerah, seharusnya sudah layak Pemkab membuat pasar penjual batu cincin,” tandasnya. (Rifaiduri)

PU Sarolangun Diduga Bangun Jalan Belah Hutan Produksi Tanpa Izin

"Perbuatan ini bertentangan dengan UU No.41 Th. 1999 dan UU No.18 th 2013 dan terindikasi dana Balon besar”

 

Plat Merah | Sarolangun, Jambi - Yang namanya kawasan hutan, baik itu HPT maupun HP tidak gampang untuk menjamah atau menguasainya, kalau tidak ada izin dari Menteri Kehutanan, baik itu yang sifatnya pelepasan kawasan hutan maupun pinjam pakai. Hal inilah yang mendepak dan membawa ke ranah hukum para pejabat maupun pengusaha yang tergolong alih fungsi lahan kawasan hutan. Menurut Undang-undang Pokok kehutanan Nomor : 41 tahun 1999 dan UU No 18 tahun 2013 cukup keras untuk melindungi kawasan hutan dan cukup keras pula untuk memberi efek jera kepada para perambah, yang menguasai yang menduduki kawasan HP tanpa izin dan ini bagaimana terhadap Dinas Pekerjaan Umum Sarolangun.

Hasil penelusuran Platmerah ke Desa Kudis diemukan ada pembangunan peningkatan jalan dari Desa Kudis Kecamatan Singkut menuju Desa Barkun Kecamatan Limun. Dari berbagai sumber informasi yang dihimpun Platmerah, bahwa pembangunan jalan tersebut dibangun berdasarkan DPA Dinas PU Sarolangun tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 6 Milyar lebih dan badan jalan tersebut menurut nara sumber di lapangun menyebutkan, badan jalan tersebut membelah Kawasan Hutan Paroduksi ( HP ) lebar 12 meter panjang 17 km. Pelaksanaan pembangunan peningkatan badan jalan tersebut, kenyataan di lapangan menggunakan sirtu dibawah ketebalan 10 cm padat, bahkan sebahagian besar terlihat tidak menggunakan sirtu (batu prokos). Iinformasi ini pada bulan  yang lalu, Platmerah mencoba menghubungi Kontraktot bernama Yopi Alamat Rawas Via Hp, saat dihubungi Ponselnya tidak aktif.

Untuk membuktikan kebenaran Informasi tersebut Platmerah menelusuri ke Kantor Dinas Pekerjaan umum (PU) Sarolangun. Salah seorang staf kabid Bina Marga bernama Lily saat dikonfirmasikan tentang Izin Pinjam Pakai, iy menjelaskan, Izin pinjam pakai telah diusulkan. Namun kuat dugaan, jalan sudah dibangun Izin pinjam pakai baru diusulkan.

Selanjutnya Platmerah menelusuri ke kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan pada minggu yang lalu, pada wakatu itu Kadis Bunhut Ir.Jokosusilo tidak ada ditempat menurut Informasi iya ke Jakarta,Platmerah menghimpun informasi saat berada di Kantor Bunhut. Dari sumber yang dihimpun di dinas tersebut, mendapat jawaban yang jelas bahwa benar pembangunan badan jalan tersebut membelah kawasan Hutan Prodiksi ( HP ). Tentang izin pinjam pakai dari menteri Kehutanan nara sumber tersebut menerangkan sampai saat ini belum ada, keterangan ini bertentangan dengan keterangan Lily.

Menurut Ketua Lembaga Intelijen Manunggal Poswil Jambi melalui Sekretaris Supardi Saleh, terbelahnya  Kawasan Hutan Produksi  ( HP ) tersebut membuka peluang bagi para pelaku illegal loging. Yang lebih ironisnya lagi, masyarakat telah banyak yang merambah, menguasai kawasan HP tersebut untuk dijadikan areal perkebunan sawit dan karet.

"Habis kayu dan lahan dampak dibukanya jalan tersebut oleh PU Sarolangun, semuanya ini iIlegal tanpa Izin. Bagaimana dengan Undang-undang Kehutanan yang melindungi Hutan, berlaku atau tidak? dan ini harus diperoses secara Hukum. Mengenai Pembangunan badan jalan itu, saya katakan itu terjadi penggelembungan dana, juga harus diusut," imbuh Pardi. ( Rifaiduri )

PT. Sinar Bahari Ceria Tidak Pernah Keluarkan Dana CSR

Ketua Karang Taruna, Alamsyah dan Tumpukan Batu Split

Plat Merah | Sarolangun, Jambi - Alamsyah, Ketua Karang Taruna Limsie Jaya Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII Sarolangun 10 Pebruari 2015 melayangkan surat ke PT.Sinar Bahari Ceria ( SBC ) yang bergerak di bidang usaha mesin pemecah batu. PT tersebut beralamat di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII, Kab. Sarolangun.

Menurut Alamsyah, sejak beroperasinya  PT.Sinar Bahari Ceria tahun 2007 tidak pernah mengeluarkan dana CSR (Corporate social responsibility) yang diperuntukan untuk pengembangan Ekonomi Masyarakat sekitarnya, "sedangkan hasil produksi dalam satu tahun menurutnya mencapai 300.000 ribu kubik, terdiri batu split, abu batu dan pasir," tutur Alam kepada Plat Merah.

Lanjut Alam, surat yang ia kirim tertanggal 10 Februari 2015 dengan Nomor : 009/Karang-Taruna Ls Jy/I/2015, surat tersebut diketahui Lurah Limbur Tembesi, pada tanggal 9 Maret 2015 mendapat jawaban dari  Ardi Wiadi,SH.

"Surat tersebut tidak pakai kop dan tidak dicantumkan status Ardi Wiadai,SH sebagai apa pada pihak perusahaan yang isinya Program CSR telah dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Pemerintah Desa Teluk Kecimbung, maka surat jawaban tersebut saya anggap sampah dan pembohongan public. Dan saya katakan sekali lagi PT.Sumber Bahari Ceria wajib dan segera keluarkan dana CSR tersebut karena dana itu merupakan hak dari masyarakat kalau dihitung dari 2007 sampai sekarang 2015 sedah delapan tahun, mana CSRnya? cari makan dirumah orang kewjiban tidak dilaksanakan,kalau tidak ada niat baik untuk memenuhi kewajiban tentang dana CSR,kami dari Karang Taruna akan mengadakan aksi demo ke perusahaan tersebut dalam waktu dekat ini," imbuh Alam.

Pada hari Senin (13/4) Plat Merah menghubungi Acuan, petugas perusahaan tersebut namun HPnya tidak aktif. Sealanjutnya Plat Merah langsung menghubungi Sekretaris Desa Teluk Kecimbung A.Yani Via HP untuk mengkonfirmasi tentang dana CSR dari perusahaan tersebut. Menurut A. Yani yang namanya dana CSR sampai saat ini belum pernah diberi oleh perusahaan kepada masyarakat atau lingkungan sekitarnya.

"Yang nama CSR baru kali ini saya tahu," tutur A.Yani. ( Rifaiduri )