Plat Merah | JAKARTA - Pernyataan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Yohana Susana Yembise yang
menegaskan bahwa perkataan yang tidak baik dari Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja purnama (Ahok) merupakan cerminan dari didikan keluarga Ahok, telah mencermarkan
nama baik Keluarga Besar Ahok.
"Front Pembela Ahok (FPA) Senin
(30/3) akan mengadukan Menteri Yohana Susana Yembise ke Polda Metro Jaya,"
tegas Ketua Bidang Hukum sekaligus pengacara FPA, Parulian Hutahaean di
Jakarta, melalui press rilis yang diterima redaksi Plat Merah, Sabtu (28/3).
Sebagaimana dimuat portal berita
nasional www.jpnn.com, Selasa, 24 Maret 2015, pukul 09:08:00, berjudul, Bu Menteri Kritik Gaya Kasar Ahok, Yohana telah menyebarluaskan
berita bohong, mencemarkan nama baik, melakukan perbuatan tidak menyenangkan.
"Yohana tidak
pernah mengenal Keluarga Besar Ahok, sehingga pernyataan 'perkataan yang tidak
baik dari Gubernur Ahok merupakan cerminan didikan keluarga Ahok' sungguh
menyesatkan dan tidak berdasar," ujarnya.
Menurut FPA, penghinaan
Menteri Yohana kepada Ahok, dengan sendirinya menjadi penghinaan terhadap semua
pejuang anti-korupsi yang berbicara tegas dan lugas demi menyelamatkan uang rakyat.
"Sebagaimana kesaksian para ahli di depan Panitia Hak Angket DPRD DKI, niat
Ahok berbicara lugas adalah demi memperjuangkan nasib rakyat," tukasnya.
Ahok didukung masyarakat
Jakarta. Dari hasil survei, 50,3% masyarakat menilai gaya Ahok adalah bukti
keberanian, hanya 17,5% yang menilai kasar. (Cyrus Network). Sebanyak 42%
rakyat Jakarta lebih percaya Ahok, yang percaya kepada DPRD hanya 7,4%. Tingkat
kepuasan terhadap Ahok 70%, dan 62% rakyat Jakarta setuju Ahok melanjutkan
kepemimpinan (Populi Center). Dalam realitas dukungan rakyat yang setuju dengan
gaya berbicara Ahok.
"Dengan hasil survei tersebut,
maka pernyataan Menteri Yohana sesungguhnya tidak benar, sehingga semata-mata
hanya untuk menghina Keluarga Besar Ahok," jelas Parulian. "Minggu
29/3 kami kembali aksi Bundaran HI, kami mengundang Menteri Yohana untuk debat
terbuka," katanya lagi.
Konsekuensi pernyataan
Menteri Yohana, perlu ditanyakan balik, apakah perbuatan tidak
mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bansos, merupakan hasil didikan keluarga
Yohana. Soal Bansos adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga
Yohana tidak bisa mengelak.
Menteri Yohana juga
hingga kini belum mempertanggungjawabkan, berapa sesungguhnya sumbangan yang
diterima Panitia Natal Nasional 2014, di mana Yohana sebagai ketua panitia.
Sejumlah pengusaha besar memberi sumbangan, tetapi tidak ada keterbukaan.
"Kami juga tahu,
Menteri Yohana sering menggunakan Rumah Dinas Menteri menjadi arena pesta-pesta
keluarga. Apakah ini hasil didikan keluarga? Menteri Yohana harus menjawab dana
Natal dan pesta-pesta keluarga di rumah dinas," pungkas Parulian. (ii/Lucky)
No comments:
Post a Comment