NCID: Jika Gagal Perbaiki Pemerintahan, Masa Pemerintahan Jokowi Tidak Akan Sampai 5 Tahun

Plat Merah | Jakarta - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, beberapa pekan terakhir Presiden Jokowi tampak tidak fokus dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini dapat terlihat dari pencabutan Perpres tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan, serta tidak mengetahui pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri.

“Mungkin jika pelantikan BG sebagai Wakapolri tidak diketahui Presiden karena kesibukan Konfrensi Asia Afrika (KAA), akan tetapi kesalahan penandatanganan Perpres tanpa dibaca terlebih dahulu merupakan kesalahan fatal meskipun sudah dicabut kembali, jangan –jangan ada hal lain yang menggangu pikiran Presiden Jokowi hingga tidak bisa fokus bekerja.” Tegas Jajat melalui press rilisnya yang diterima redaksi Plat Merah, Jumat (24/4/2014). 

Menurut Jajat, mungkin kekhawatiran Jokowi sebenarnya adalah banyaknya isu yang berkembang mengenai masa pemerintahan Jokowi yang diperkirakan tidak akan bertahan sampai 5 tahun. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat yang  merasa tidak puas akan kinerja pemerintahan Jokowi-JK serta dikuatkan dengan terkuaknya berbagai dugaan kecurangan pilpres yang lalu.

“Banyak protes yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa yang turun melakukan aksi di saat pemerintahan Jokowi-JK yang baru seumur jagung harus segera direspon oleh pemerintah. Pasalnya, jika tidak segera direspon bukan tidak mungkin apa yang diperkirakan mengenai masa pemerintahan Jokowi tersebut bisa saja terjadi”, tutup Jajat.

NCID: Kemarin Jokowi Bilang 'I don't read what i sign' sekarang 'I don't know what happen'!

Plat Merah -  Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan keadaan Indonesia genting karena Jokowi kembali gagal menunjukan kualitas sebagai pemimpin. Seperti diketahui sebelumnya, Jokowi mengatakan ia tidak tahu menahu tentang penunjukan Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Namun, yang menarik adalah adanya perbedaan pernyataan antara Presiden Jokowi dengan Wapres Jusuf Kalla mengenai mengangkatan tersebut. Pasalnya, Jokowi mengatakan tidak tahu, tapi Jusuf Kalla (JK) mengatakan Presiden juga tidak keberatan.

"Saya rasa tidak mungkin seorang Jokowi tidak mengetahui penunjukan Wakapolri. Selain pernyataan Wapres, kita juga harus mengingat bahwa Wakapolri ditunjuk oleh Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Baik anggota Wanjakti dan Kapolri, keduanya pasti sering bersinergi dan berinteraksi dengan Presiden. Oleh karena itu, mustahil seorang Jokowi tidak tahu tentang penunjukan ini, saya kira ini hanyalah cara Jokowi untuk mengelabui persepsi masyarakat," tegas Jajat.

Jajat menambahkan, terkait dengan penunjukan BG sebagai Wakapolri, ini merupakan strategi paling tepat untuk bisa menempatkan orang-orang yang dianggap berjasa serta merupakan orang dekat Megawati untuk menduduki jabatan strategis. Pasalnya, sudah pasti ini dilakukan by design, sangat mustahil dari banyaknya nama jenderal bintang 3 di Polri yang keluar hanya nama Komjen BG.

“Ini seperi lanjutan, jika kemarin Jokowi bilang "I don't read what i sign" maka kali ini lebih cocok dikatakan bahwa Jokowi tidak tahu apa yang terjadi di negerinya alias "I don't know what happen". Situasi ini hanya bisa digambarkan oleh satu kata, parah!" tutup Jajat.

BaraJP: Bocorkan Siapa Penulis Pidato Jokowi, Merendahkan Negara

Plat Merah | JAKARTA - Membocorkan siapa penulis pidato Jokowi sebagai Kepala Negara RI yang berbicara dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA), adalah tindakan merendahkan negara. Masalah ini harus diusut.

            "Kalau pun ada yang menulis pidato, pasti hanya membahasakan pemikiran Jokowi termasuk Tri Sakti dan Nawacita. Jangan ada yang menganggap diri hebat. Ini mempermalukan bangsa," tegas Sihol Manullang, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di Jakarta Kamis (23/4).

            Sihol sangat menyesalkan siapa saja yang membocorkan bahwa dirinya ikut menulis pidato Jokowi. "Jokowi bicara sebagai kepala negara. Para kepala negara sahabat di KAA masih di sini, koq sudah ngomong siapa penulis pidato?" katanya dengan nada tanya.

            "Kalau saja Indonesia negara diktator, membocorkan siapa penulis pidato kepala negara, mungkin sudah dianggap sebagai tindak kriminal yang membocorkan rahasia negara. Jangankan di negeri diktator, di negeri demokrasi pun ini sudah keterlaluan," tegasnya.

            BaraJP meminta kepada siapa saja yang berbicara kepada pers sebagai dirinya penulis pidato, hendaknya memberi klarifikasi kepada publik. " Ini bukan soal Jokowi semata, tapi sudah soal bangsa. Keterlaluan," tukasnya.

            Pidato resmi Jokowi di KAA, adalah sikap bangsa, jadi bukan soal siapa yang menulis. Siapa penulis pidato Ketua DPR, menteri, Ketua RT/RW, tidak pernah diungkap. "Penulis pidato Presiden RI malah dibocorkan. Hebat benar," pungkasnya.

            Dari rangkaian pemberitaan siapa penulis pidato Jokowi, diungkap oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Wartawan kemudian meminta komentar dari Kepala Staf Presiden Luhut B Panjaitan. "Lingkaran Istana Presiden rupanya gemar bocor-bocoran," pungkas Sihol. (dd)

BPI: Sebut Turis Pemuji Ridwan Kamil Hoax, Pendukung Jokowi Hilang Nalar!

Plat Merah | Jakarta - Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, pendukung Jokowi dinilai sudah kehilangan nalarnya. Merujuk kepada salah satu pembela Jokowi yang menyerang turis Jerman yang memuji Walikota Bandung Ridwan Kamil. Panji menjelaskan pendukung Jokowi sudah melewati batas dan sudah cenderung menganggap Jokowi sebagai dewa.

“Ini sudah mengarah kepada kegilaan, bayangkan ada seorang turis memuji salah satu pemimpin nasional saja dikritik. Di salah satu situs ada yang membuat analisa bahwa turis tersebut palsu dan mengeluarkan analisa dangkal, seperti di Bandung seharusnya tidak ada turis dari Jerman, orang Jerman biasanya kaku, dan orang Jerman biasanya sombong jadi tidak akan memuji. Bayangkan hal-hal seperti ini diributkan, kan sudah melenceng”, tegas Panji melalui press rilisnya yang diterima redksi Plat Merah, Kamis, 23 April 2015 .

Panji juga melansir, bahwa Ia mengerti sepenuhnya akan kepanikan Jokowers (Sebutan pendukung Jokowi) akan hancurnya citra Jokowi. Namun, Ia meminta mereka sadar bahwa ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan Negara Jokowi. Sehingga, mereka tidak bisa berpikiran bahwa apapun yang positif harus dikaitkan dengan Jokowi sementara yang negatif dilempar ke tokoh lain.

“Saya rasa sudah saatnya Jokowers kembali sadar, negara ini bukan negara milik Jokowi. Jika Ridwan Kamil mendapat pujian, maka biarkan Ia mendapatkannya karena Kang Emil pun sudah bekerja keras untuk negara ini dan sudah terbukti berprestasi. Jadi pendukung tokoh tidak perlu serakah pujian hanya untuk Jokowi saja. Saya ingatkan, Jokowi juga manusia jangan diTuhankan, nanti kalau sampai Ia terjatuh, Saya takut pendukung seperti ini bisa mengalami gangguan jiwa.” Tutup Panji.

NCID: Demi Pertahankan Citra, Pendukung Jokowi Rela Rakyat Tertindas

Plat Merah | Jakarta - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) mengkritik keras pendukung Jokowi yang terbutakan matanya.  Jajat menjelaskan akhir-akhir ini pendukung Jokowi kembali gencar melakukan penggiringan opini yang sesat.

“Saya kemarin sedang browsing di forum-forum lalu tidak sengaja melihat sebuah ulasan tentang subsidi BBM. Dikatakan oleh sang pendukung Jokowi tersebut subsidi BBM dicabut untuk alasan infrastruktur sudah benar. Ini sesat, karena seperti kata Pak SBY, kita tidak boleh mengorbankan rakyat apalagi sudah ada dana yang memang dialokasikan untuk pembangunan. Apalagi setelah mencabut subsidi pun, program pemerintah tetap macet. Sudahlah ini kan sudah bukan masa Pemilu, tidak perlu lagi kita memikirkan citra sampai akhirnya terbutakan.” Tegas Jajat melelui press rilisnya yang diterima redaksi Plat Merah, Rsbu A(22/4/2015) sore.

Jajat lanjut menghimbau pendukung Jokowi agar tidak melakukan hal-hal seperti itu hanya untuk mempertahankan gengsi atau citra Jokowi. Ia berkata saat ini yang paling penting adalah kepentingan rakyat, dan itu yang harus dibela, bukan malah memuja satu orang layaknya Tuhan.

“Kebijakan Jokowi jelas lalim, subsidi BBM yang dicabut tanpa perencanaan akhirnya membawa malapetaka. Saat ini pemerintah tidak punya kontrol terhadap pasar, dan akhirnya mematikan banyak aktifitas ekonomi. Memang kita harus belajar untuk menghilangkan subsidi BBM yang jumlahnya besar namun itu harus dilakukan berkala dan terencana. Saat ini Indonesia belum bisa menerima hal tersebut, oleh karena itu seharusnya Jokowi fokus menambal anggaran bocor dan yang tidak jelas, untuk direbut kembali dan dilalokasikan bagi kepentingan rakyat.” Tutup Jajat.

NCID: BG Wakapolri, Buktikan Saktinya Restu Megawati

Plat Merah - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, masuknya nama Budi Gunawan (BG) sebagai calon Wakapolri yang diusulkan oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) semakin menjelaskan bahwa siapapun yang merupakan orang dekat Megawati akan mendapat jabatan strategis bagaimanapun caranya.

“Sudah terbukti bahwa seluruh mahluk hidup yang memiliki kedekatan dengan Megawati selalu dapat jabatan. Ini adalah mekanisme baru dalam pemerintahan Indonesia, bukan orang dekat Presiden yang dapat jabatan tapi orang dekat Megawati”, tegas Jajat melelui press rilis yang diterima redaksi Plat Merah, Rabu (22/4/2015).

Menurut Jajat, wajar jika publik meragukan keputusan Wanjakti yang terlihat dipaksakan. Pasalnya, nama BG sendiri sebelumnya sudah dicoret oleh Jokowi sebagai calon Kapolri, sehingga timbul pertanyaan dari publik apakah tidak ada lagi jenderal Polri lain, atau mungkin ada agenda terselubung dibalik pencalonan BG sebagai Wakapolri tersebut.

“Melihat dukungan yang begitu kuat dari PDIP kepada BG serta mengingat kedekatannya dengan Megawati, bukan hal yang sulit bagi BG untuk mendapat jabatan penting meskipun harus berhadapan satu lawan satu dengan kritikan masyarakat”, tutup Jajat.

BPI : 6 Bulan Jokowi-JK Berkuasa, DPR Diminta Akhiri Penderitaan Rakyat!

Plat Merah | Jakarta – 6 bulan Pemerintahan Jokowi-JK dinilai masyarakat belum membawa perubahan signifikan, bahkan menurut masyarakat Pemerintahan Jokowi-JK selama setengah tahun tersebut membuat Indonesia terpuruk karena melemahnya rupiah dan tidak stabilnya harga bahan-bahan pokok yang semakin mempersulit kehidupan rakyat.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, wajar saja jika banyak lembaga survei menyebutkan tingkat kepuasaan mengenai pemerintahan Jokowi-JK turun drastis, karena faktanya masyarakat sangat terbebani dengan pemerintahan Jokowi-JK yang tidak kunjung membuat kebijakan solutif untuk bangsa.

“Rakyat meminta DPR agar melakukan hak angket terkait kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai sudah merugikan rakyat dan melanggar konstitusi seperti kebijakan harga bbm yang mengikuti mekanisme pasar. Jangan terus diam dan melakukan toleransi, kalau DPR hanya menunggu rakyat semakin menderita” tegas Panji melelui press rilisnya yang diterima redaksi Plat Merah, Rabu (22/4/2015).

Rakyat saat ini hanya berharap kepada DPR untuk menghentikan penderitaan rakyat dengan langkah konstitusional, dan memohon agar DPR kembali mendengarkan aspirasi rakyat serta para mahasiswa yang sudah mulai turun ke jalan.” Banyak dari kita tidak tahu para mahasiswa sudah kembali turun ke jalan, hal ini menandakan DPR harus peka terhadap aspirasi rakyat. Mereka harus cepat menyelesaikan derita rakyat dan jangan sampai menunggu hingga rakyat marah, kemudian berpikir menduduki DPR/MPR kembali seperti Mei 98!”, tutup Panji.

Rakyat : Tidak Bela TKI, Lebih Baik Pemerintahan Jokowi-JK Bubar!

ilustrasi

Plat Merah | Jakarta – Tidak adanya upaya sungguh-sungguh Pemerintah Jokowi untuk  membantu 228 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang sedang menunggu eksekusi mati mendapat kritikan publik. Pasalnya, hal tersebut menandakan ketidakmampuan pemerintah dalam membantu rakyatnya mencari keadilan di luar negeri.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, cukup hanya Siti dan Karni yang menjadi korban tanpa ada kehadiran pemerintah dan jangan sampai 228 TKI bernasib sama, karena tidak adanya upaya konkret pemerintah melindungi warga negaranya.

“Rakyat geram karena TKI adalah pahlawan devisa, namun diperlakukan seolah pengkhianat bangsa karena kurangnya perhatian pemerintahan Jokowi-JK untuk melindungi dan memberi advokasi para TKI yang bermasalah, intinya fungsi negara harus hadir himgga proses akhir ketika warganya bermasalah. Betul kita harus menaati hukum yang berlaku di negara-negara tersebut, namun adalah kewajiban negara untuk membela rakyatnya sampai titik darah penghabisan” tegas Panji melalui press rilisnya yang diterima redaksi Plat Merah, Selasa (21/4/2015).

Panji lanjut menjelaskan, masyarakat dan pemerintah tidak boleh cepat-cepat menghakimi perbuatan para TKI, ia telah meneliti dan menemukan bahwa kebanyakan TKI tersebut mendapat perlakuan yang tidak baik dari majikan. "Saya tidak akan membenarkan jika para TKI tersebut membunuh ataupun kabur. Namun, kita harus ingat kadang-kadang mereka diperlakukan tidak layak oleh para majikan. Di sini lah pemerintah harus sadar, jangan karena sudah ada vonis maka pemerintah lantas pasrah. Kalau seperti itu, rakyat bisa marah dan berpikir lebih baik pemerintah bubar karena tidak ada perannya bagi rakyat." tegas Panji.

NCID: Kinerja Buruk, Jokowi Harus Segera Reshuflle Kabinet

Plat Merah | Jakarta - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi salah satu penyebabnya adalah buruknya kinerja dari menteri dijajaran kabinet kerja. Pasalnya dalam setiap kesempatan Jokowi sendiri selalu mengatakan jika terjadi sesuatu silahkan tanya sama menterinya jangan tanya saya.

Melalui press rilisnya yang dikirim ke redaksi Plat Merah, Selasa (21/4) Jajat menilai, adanya isu reshuffle adalah salah satu solusi terbaik untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Sebagai Presiden Jokowi mempunyai kewenangan untuk mereshuffle menteri dalam kabinetnya, Jokowi bisa belajar dari mantan Presiden SBY mengenai langkah cepat beliau dalam mereshuffle kabinetnya yang dianggap kinerjanya kurang dalam waktu enam bulan.

“Keberanian Jokowi dalam mereshuffle kabinet akan menunjukan keseriusannya  dalam menangani berbagai permasalahan bangsa. Pasalnya, public sudah menilai langsung bagaimana kinerja menteri dalam kabinet Jokowi. Jika tidak mau melakukan reshuffle menteri berdasarkan hasil sebuah survei, jangan lupa Jokowi bisa jadi Presiden juga berdasarkan hasil survei”, tegas Jajat.

Jajat menutup, kemungkinan kendala yang akan dihadapi oleh Jokowi adalah partai-partai pendukungnya dalam pemerintahan. Namun, disini akan terlihat apakah Jokowi sebagai Presiden mampu mengedepankan kepentingan rakyat atau mempertahan orang-orang dalam kabinetnya berdasarkan titipan partai.

NCID: Jika Rakyat Menghendaki, Jokowi-JK Bisa Lengser Saat Ini Juga !

Plat Merah | Jakarta - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, wajar jika rakyat merasa kecewa akan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, harapan awal yang diberikan oleh Jokowi ketika kampanye serta minimnya implementasi dari program nawacita menjadi catatan buruk bagi pemerintahan Jokowi-JK saat ini.

“Rakyat menginginkan perubahan nyata dengan menaruh harapan besar kepada Jokowi, akan tetapi kenyataan yang didapat justru berbeda. Jika keadaan seperti ini tak kunjung berubah bukan tidak mungkin ke depan rakyat akan mendesak Jokowi mundur bukanlah omong kosong belaka, pasalnya rakyat sudah tidak percaya terhadap pemerintahan Jokowi” tegas Jajat melalui press rilisnya yang diterima redaksi Plat Mersh, Senin (20/4/2015).

Menurut Jajat, tingginya harga-harga kebutuhan pokok merupakan alasan utama masyarakat menilai pemerintahan Jokowi-JK buruk. Bahkan yang mengeluhkan hal tersebut tidak hanya oleh kaum anak-anak muda yang peduli akan politik akan tetapi ibu-ibu rumah tangga yang paling terkena imbasnya saat ini juga banyak melakukan protes walaupun hanyas sebatas melalui media sosial.

“Berbagai keluhan masyarakat akan kinerja pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa dipandang sebelah mata, pemerintah juga harus berani mengambil sikap tegas dengan mengambil kebijakan yang Pro Rakyat. Pasalnya, jika rakyat sudah menghendaki bukan tidak mungkin sesuatu yang mustahil sekalipun dapat terwujud dan sejarah sudah membuktikan itu. Seperti yang dikatakan Bung Karno, kekuasaan seorang Presiden ada batasnya karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat!” tutup Jajat.

Puluhan Elemen Relawan Jokowi Desak ''Reshuffle'' Kabinet

Plat Merah |  JAKARTA - Puluhan elemen Relawan Jokowi yang berkumpul menyatukan pendapat bagaimana mengawal Tri Sakti dan Nawacita, mendesak Jokowi segera mengadakan reshuffle, agar kinerja Kabinet Kerja sesuai harapan rakyat.

            "Sumber masalah adalah kualitas menteri yang jauh dari harapan, lalu diperburuk komunikasi tidak baik antara pemerintah dengan partai pengusung," kata Ramboen Tjahjo dari Seknas Jokowi, dalam silaturahmi 31 elemen Relawan dengan PDI Perjuangan, di Jakarta Sabtu (18/4).

            Soal "penumpang gelap," disampaikan Kasino dari Alumni Perguruan Tinggi. Apabila sinyalemen ini benar, maka Jokowi harus "membersihkan" mereka melalui reshuffle kabinet. Popularitas yang terus merosot sudah bukti valid, ada yang tidak beres.

            "Harga-harga barang kebutuhan terus naik, daya beli masyarakat menurun drastis. Pada saat bersamaan, popularitas Jokowi-JK terus menurun. Ini mengkhawatirkan, perlu langkah konkret," kata Hendrik Sirait dari Almisbat.

            Ke-31 perawakilan elemen Relawan yang hadir, selih-berganti memberi pendapat. Pendapat utama, bagaimana mengawal pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kualitas menteri. Maka yang tidak kompeten, harus diganti.

            "Sampai sejauh ini, dua pendapat yang terus mengemuka, yaitu soal reshuffle dan dugaan adanya 'Trio Macan' menjalankan agenda sendiri yang malah membahayakan Jokowi," kata Sihol Manullang dari BaraJP, yang bertindak sebagai moderator.

            Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan, memberi telaah terhadap situasi terkini. Ada upaya pihak tertentu merusak hubungan baik antara Relawan dengan Jokowi, Relawan dengan partai pengusung, juga antara Jokowi dengan partai.

            "Bagi PDI Perjuangan, pemerintahan Jokowi JK adalah soal hidup mati. Kalau Jokowi gagal, kesalahan utama dialamatkan kepada PDIP sebagai pengusung utama. Maka keberhasilan Jokowi adalah harga mati," tegasnya.

            PDIP memandang, hubungan baik dengan pemerintah harus berdasar gagasan besar memajukan rakyat melalui program Nawacita. PDIP juga memandang Relawan sebagai kekuatan yang jangan dikooptasi, justru didorong dalam posisi membela Jokowi.

            "Sudah ada eksperimen membenturkan Relawan dengan PDIP, namun ternyata gagal. Relawan juga memiliki kesadaran dan kepekaan sendiri, sehingga upaya semacam itu justru melecehkan Relawan karena menyangka Relawan tidak punya daya analisis," kata Amar, Alumni (ITB).

            "Tidak banyak waktu lagi buat Jokowi untuk segera membenahi situasi. PDIP pun jangan lagi menunggu terlalu lama, bagaimana sebagai pemenang pemilu harus proaktif mengembalikan kepercayaan rakyat," ujar Roy Maningkas dari BaraJP.

            Kasino mengusulkan pertemuan antara Relawan dengan Megawati Soekarnoputri, supaya Relawan mendengar langsung bagaimana PDIP mengawal Jokowi. "Ini bukan soal kooptasi, tak ada kaitan dengan itu, tapi bagaimana mengawal Jokowi," tandasnya.

            Adian Napitupulu (Pospera), berpendapat sama dengan Kasino. Bukan hanya dengan Megawati, juga mengundang anggota Kabinet Kerja, supaya Relawan bisa mendengar klarifikasi atas kinerja yang memperburuk perekonomian.

            Semua elemen Relawan sepakat menjalin komunikasi intensif, agar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi naik kembali. (dd)

Jokowi Akan Kumpulkan Relawan dari Seluruh Indonesia

Plat Merah | MEDAN – Presiden Joko Widodo mengharapkan agar interaksi Relawan dengan pemerintah dapat menjadi inspirasi bagaimana memberdayakan masyarakat. Pemahaman terhadap program yang sedang dilaksanakan, hanya bisa terlaksa agar masyarakat dilibatkan.

                  

 "Dalam waktu dekat saya akan mengundang Relawan dari seluruh Indonesia untuk bertemu di Istana, kita perlu selalu mencari inspirasi bagaimana meningkatkan kepekaan terhadap masyarakat," ujar Jokowi kepada delegasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) Sumut di Medan Sabtu (18/4) malam.

 Jokowi mengatakan, kepekaan terhadap masyarakat adalah juga kepekaan terhadap Relawan. Maka Relawan yang hidup dengan arus bawah masyarakat, perlu didengar. "Nanti kita bertemu di Istana, Relawan secara nasional," ujar Presiden.

BaraJP Sumut memberi masukan agar Presiden, kepala-kepala daerah sesungguhnya masih "gamang" dengan Nawacita. Maka komunikasi pemerintah pusat dengan daerah, harus diperbanyak, seperti yang sudah dilakukan Jokowi dengan mengumpulkan semua Bupati/Walikota.

Dalam kunjunganya kembali ke Medan Sabtu (18/4/15) malam, BaraJP meminta Presiden Jokowi mengunjungi Danau Toba, agar reboisasi daerah tangkapan hujan (DAS) Danau Toba semakin diperhatikan.

Setelah membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di PTPN III, sembari makan malam di JW Marriot Medan, 10 orang diperbolehkan bertemu Jokowi. Ketua BaraJP  Sumut, didampingi Ketua DPC BaraJP Ryanto (Sibolga), Asbari Koto (Labuhan Batu), Sarmedi Sipayung (Simalungun).

Hanson Munthe mengatakan, Danau Toba memerlukan komando terpadu dalam reboisasi. Wewenang  Dinas Kehutanan 8 kabupaten pemilik Danau Toba sekarang ini, hendaknya disatukan menjadi Badan Otorita Danau Toba. Dengan demikian, satu komando. (Birgal Sinaga)

KPU Dan Pemerintah Nias Utara Melakukan MOU

Plat Merah | Nias, Sumatera Utara – Bertempat di aula kantor Bupati Nias Utara, Jumat 17 April 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah melaksanakan penandatanganan (MOU) tentang perjanjian belanja hibah pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara pada Pilkada bulan Desember 2015 mendatang dengan dana hibah sebesar Rp. 17,2 Miliar. MOU ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut tahapan – tahapan pemilu dimaksud.

Ir. Otorius Harefa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara mengatakan pada pelaksanaan Pilkada mendatang akan berupaya semaksimal mungkin mensukseskan pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Nias Utara. Diharapkan dukungan dari semua pihak.

Bupati Nias Utara Edward Zega menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan pilkada di Kabupaten Nias Utara serta bersama-sama meniklanjutin untuk tidak terganggu tahapan-tahapan pemilu dimaksud.

Pada acara itu, hadir Bupati, Sekda, Ketua KPU, unsur Muspika dan para kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Utara. (yh/pm)

BPI: Penindasan Tiada Henti, Jokowi Siap-Siap Hadapi Amarah Rakyat

Dok.net

Plat Merah | Jakarta  – Rencana Pemerintah menghapus RON 88 (Premium) dan mengganti dengan bbm jenis baru yang kualifikasinya diatas RON 88 dibawah RON 92 mendapat protes keras dari publik. Pasalnya, masyarakat merasa sangat terbebani, karena akan berakibat lagi pada naiknya harga bahan-bahan pokok.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menghapus premium begitu saja tanpa solusi tepat untuk rakyat, apalagi efek yang ditimbulkan membuat rakyat akan semakin menderita. Seharusnya pemerintah saat ini cepat sadar bahwa rakyat dalam keadaan kritis.

“Jujur Saya tidak habis pikir dengan kebijakan yang dibuat rezim Jokowi-JK terus-menerus menyengsarakan rakyat dan tidak tau sampai kapan akan berhenti. Apakah pemerintah belum puas melihat banyaknya penyimpangan sosial seperti, kriminalitas (begal) dan pelacuran akibat faktor kemiskinan?”, tegas Panji dalam press rilisnya yang diterima redaksi Plat Merah, Jumat, 17 April 2015.

Panji lanjut menjelaskan, rakyat saat ini kebingungan, bagaimana cara untuk menyadarkan Jokowi-JK, karena sudah banyak mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat lainnya yang demonstrasi untuk mengingatkan Jokowi, tapi tidak berhasil, dan jangan salahkan rakyat karena akibat keadaan semakin buruk membuat  rasa bingung rakyat berubah menjadi amarah yang akhirnya memutuskan ikut turun ke jalan, tutup Panji.

NCID : Rakyat Teriak, DPR Masih Terlelap

Ilustrasi

Plat Merah | Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, wajar jika setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan hajat hidup orang banyak seperti kenaikan harga BBM, tarif listrik, gas dan pajak menuai protes dari masyarakat. Pasalnya, rakyat dituntut harus menanggung beban hidup yang lebih berat tanpa diberikan bagaimana solusi mengatasi hal tersebut.

“Kenaikan harga mendorong masyarakat untuk mengeluarkan biaya hidup yang lebih besar. Namun, jika tanpa didukung dengan tambahan penghasilan tentu akan semakin menyengsarakan rakyat. Seharusnya pemerintah memikirkan dampak dari hal itu dalam mengambil kebijakan,” tegas Jajat melalui press rilis yang diterima redaksi Plat Merah, Jumat (17/4).

Jajat menilai, selama ini banyak protes yang dikeluarkan oleh masyarakat baik dengan melakukan aksi langsung maupun melalui media sosial. Akan tetapi jika hanya protes sebatas itu tanpa adanya dukungan dari lembaga resmi seperti DPR yang mempunyai fungsi serta kewenangan dan selalu mengatasnamakan rakyat tentu dampak perubahan yang diharapkan juga kecil.

“Kita ini dalam situasi mendesak, masyarakat sudah susah bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sudah sebuah kemewahan. Sebagaimana kita ketahui jika ada masyarakat protes dianggap hal yang tidak baik, padahal tujuan rakyat adalah meminta solusi dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah  bukan berarti mau merebut kekuasaan”, tutup Jajat

Anggota DPR RI Tertangkap Saat Kongres, Bukti PDIP Masih Korup !

Plat Merah | Jakarta - Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, sungguh ironis acara sebesar kongres partai pemenang pemilu harus tercoreng oleh sikap kadernya yang tertangkap tangan oleh KPK, dan semakin menambah deretan nama kader PDIP yang terjerat kasus korupsi.

Menurut Panji, langkah cepat KPK dalam menangani kasus korupsi di Indonesia patut diapreasiasi sehingga tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada para koruptor untuk melakukan transaksi. Apalagi dalam acara kongres sekelas partai PDIP yang merupakan pemenang pemilu, tentunya ini merupakan tamparan bagi Megawati sebagai ketua umum partai.

 “Selama ini PDIP merupakan partai yang identik dengan partai rakyat atau pro wong cilik, namun dalam kenyataannya PDIP merupakan partai terkorup di Indonesia. Seharusnya ini menjadi catatan penting bagi rakyat mengingat sudah banyak kader PDIP yang tertangkap oleh KPK”, tegas Panji melalui press rilisnya yang diterima redaksi Plat Merah, senin (13/4).

 

Panji lanjut menjelaskan bahwa ini juga merupakan bukti bahwa korupsi telah membudaya. "Bayangkan saja di acara sesakral kongres ada kader yang tertangkap korupsi, itu sudah cukup membuktikan jika PDIP tak bisa memerangi praktik korupsi ditubuhnya sendiri dan hal tersebut menjadi catatan sejarah bahwa Adriansyah adalah anggota DPR periode 2014-2019 pertama yang korup", tegasnya.

Pidato Mega Buktikan Jokowi Prioritaskan Kepentingan Partai dan Elit Daripada Rakyat

Plat Merah - Pidato Megawati saat Kongres IV PDIP di Bali menyindir adanya ‘penumpang gelap’ melakukan gerakan deparpolisasi yang berasal dari tim kampanye Jokowi-Jk menjadi perhatian publik. Pasalnya, hal tersebut mengindikasikan adanya konflik antara KIH dengan orang-orang Jokowi di lingkaran Istana seperti Luhut Panjaitan.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha melalui press rilis yang diterima redaksi Plat Merah mengatakan, bisa saja penyebab konflik tersebut, dikarenakan Jokowi memberikan jabatan kepada Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan dengan wewenang layaknya perdana menteri tanpa persetujuan Megawati. Mengakibatkan, terjadinya konflik kepentingan untuk saling memanfaatkan Jokowi.

“Konflik kepentingan antara Megawati dengan Luhut, semakin membuka mata rakyat menilai secara obyektif bahwa Jokowi sudah kehilangan independensi, seharusnya Jokowi sebagai Presiden wajib netral dengan memprioritaskan kepentingan rakyat bukan kepentingan partai maupun kepentingan elit”, tegas Panji.

“Jika kondisi bangsa dibawah kepemimpinan Jokowi terus mengesampingkan kepentingan rakyat, maka rakyat tidak akan segan mencabut dukungan kepada Jokowi dan bukan tidak mungkin rakyat juga meminta dengan hormat Jokowi menanggalkan jabatan Presiden”, tutup Panji.

Jika Tak Islah, Golkar dan PPP Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada

Platmerah News.Jakarta - Konflik dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP ‎terus bergulir dan tampak belum ada titik terang. Padahal pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2015, sudah di depan mata. Ketua KPU Husni Kamil Manik sudah mengingatkan kedua parpol itu terancam tak bisa ikut Pilkada.

"Kalau masih bersengketa belum ada kekuatan hukum tetap, maka dilihat isi. Kalau (pengadilan) menunda pemberlakuan SK Menkum HAM, maka tidak satupun yang berhak mewakili partai itu," kata Husni di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (9/4).

Husni mengatakan, terhadap parpol yang bersengketa tersebut, KPU akan merujuk pada kepengurusan yang disahkan secara inkrah oleh pengadilan. Jika masih bersengketa alias belum inkrah, KPU tak akan menerima pencalonannya.

"Maka KPU akan menolak pihak yang menamakan partai politik itu," tegas mantan komisioner Sumbar itu.

‎Sementara itu, Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiantoro‎‎, menyatakan jalan keluar atas konflik parpol tersebut agar bisa mengikuti pilkada adalah islah atau berdamai dengan menetapkan satu kepengurusan.

"Harus ada islah, sehingga ini bukan kepentingan personal tapi kepentingan partai, masyarakat dan negara," ujar Eko dalam diskusi tentang parpol di Plaza Festival, Kuningan, Jakarta, Minggu (12/4/2015).

Upaya islah itu menurutnya memang sulit, lantaran harus ada kesepahaman dalam arti salahsatu kubu harus mengalah soal posisi ketua umum. Namun, jika mereka menyadari‎ pentingnya Pilkada, islah bukan sesuatu yang tak mungkin.

"Kalau tak cepat selesai, maka figur-figur yang bisa diusung tidak akan muncul. Sehingga partai politik atau figur yang jadi harapan masyarakat akan hilang," ujarnya.

Ancaman tak bisa mengikuti Pilkada sebagaimana disampaikan ketua KPU, bisa dilihat dari proses peradilan yang bisa berlangsung lama untuk menetapkan kepengurusan yang sah hingga inkrah.

Dalam kasus Golkar, saat ini baru dalam proses awal sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), setelah putusan sela menunda pemberlakuan SK kubu Agung. Apapun putusannya nanti, hampir dipastikan banding/kasasi baik ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara (PT TUN), maupun Mahkamah Agung (MA).

Begitu juga PPP, meski selangkah lebih maju dalam prosesnya yaitu banding di PT TUN yang diajukan Menkum HAM tanggal 27 Februari 2015 juga dari PPP kubu Romi yang diajukan 2-3 Maret 2015. Apapun putusan ini, belum final sampai di MA.

Paadahal, jika melihat tahapan Pilkada yang sudah disiapkan KPU dalam Peraturan KPU tentang tahapan Pilkada yang akan diajukan ke Kemenkum HAM Senin (13/4) besok, pendaftaran pasangan calon sudah dimulai pada 26-28 Juli 2015‎.

Ada 260 kabupaten dan kota, serta 9 prov‎insi yang akan menggelar Pilkada. Apakah mungkin Golkar dan PPP islah? Atau tetap bersikukuh sehingga menunggu putusan pengadilan yang bersifat final?

Sumber:Detik.com

Tenda Peneduh Diperuntukan Bagi Orang Yang Pandai Bersyukur

Plat Merah – Brebes, Jateng - KH Syeh Sholeh Basalamah Pengasuh Pondok pesantren Darussalam Jatibarang Brebes menuturkan di hari kiamat nanti ada tenda peneduh. Tenda tersebut, ternyata hanya diperuntukan bagi orang yang pandai bersyukur.

“Dihari kiamat nanti, ada tenda sejuk yang ternyata diperuntukan bagi orang-orang yang pandai bersyukur,” kata Syeh Sholeh saat mengisi pengajian Brebes Bersholawat bersama Habib Syeh bin Assegaf di Islamic Centre, Brebes, Kamis (9/4/2015) Kemarin.

Wujud syukur, kata Syeh Sholeh, yakni dengan mendirikan sholat lima waktu sehari semalam. Dan ternyata di dalam sholat itu mengandung itibar syukur dalam ucapan, hati dan gerak.

Ada jaminan dari Allah SWT, kalau kita bersyukur akan ditambah nikmatnya. Namun bila kufur, akan mendapat siksa yang pedih. 

Brebes bersholawat yang dikunjungi lebih dari 20 ribu orang tersebut menghadirkan Habib Syeh Assegaf dari Solo.  Pengunjung yang mayoritas syekhermania dari berbagai daerah itu memadati kawasan Islamic Center. Ada yang dari Cirebon, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, bahkan dari Surabaya. Mereka memadati Islamic Center sejak bada Ashar. Ratusan polisi dan Banser ikut berjaga-jaga diberbagai sudut.

Mengawali konsernya, Habib Syeich mendendangkan Rindu Rosul, terus Ahlan wa sahlan bin nabi, kisah arrosul, allahu allah, qod kaffani dan lain-lain hingga mencapai 15 sholawat.

Tampak diluar area, tumbuh pedagang dadakan dengan menjajakan poster, peci, lampu dan jajanan. Begitupun ribuan motor dan mobil memadati Islamic Center sehingga banyak bermunculan tukang parkir dadakan pula. Acara yang digelar sejak pukul 20.30-23.00WIB.(Hid_PM)

NCID: Tahun 2013, Kepolisian Spanyol Pernah Tangkap “Hacking Van” Penyedot Data

Ilustrasi

Plat Merah | Jakarta - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan “mobil penyedot data” bukan dongeng. Keyakinan Jajat akan keberadaan “mobil penyedot data” timbul sejak menemukan berita penangkapan “hacking van” oleh Kepolisian Spanyol pada tahun 2013 lalu.

“Saya menemukan berita bahwa pada tahun 2013, Kepolisian Spanyol berhasil menangkap Sven Olaf Kamphuis, seorang hacker dengan inisial SK. SK ditangkap setelah menyerang layanan internet di Belanda, Jerman, Inggris dan Amerika menggunakan mobil yang dilengkapi dengan teknologi IT canggih,” ungkap Jajat melelui press rilisnya yang diteima redaksi Plat Merah, Rabu (8/4).

Akhir-akhir ini, keberadaan “mobil penyedot data” menjadi perbincangan hangat di masyarakat setelah bocornya SMS Akbar Faisal kepada Deputi Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho. Akbar Faisal mengatakan Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Panjaitan memiliki “mobil penyedot data” yang mampu menyedot data-data penting KPU pada masa Pilpres 2014 lalu.

“Masyarakat dapat cek sendiri, silakan ketik di Google: hacking van. Jika Akbar Faisal terus bungkam, kepolisian dan intelijen harus bergerak mengusut berdasarkan info yang sudah beredar. Semoga kepolisian dan intelijen berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan. Yang dipertaruhkan masa depan bangsa Indonesia” tutup Jajat. (Lucky)