Kasus Pengadaan Mikrofon Sekretariat DPRD 2011 Berkarat Rapi di Kejari Gunung Sitoli?

Plat Merah | Nias, Sumatera Utara – Kasus korupsi pengadaan mikrofon di sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara tahun 2011, belum ada tanda-tanda selesai.  Bahkan sudah ditetapkan tersangka namun hingga kini, kasus dimaksud diduga berkarat rapi di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta penyidikan Kejari Gunung Sitoli sudah diketahui kerugian negara pada pengadaan mikrofon 2011 mencapai sebesar Rp 181 juta.

Dari nomenklatur pengadaan mikrofen dengan pagu dana Rp 367 juta hanya untuk pengadaan 31 unit mikrofen maka terdapat kerugian Negara seperti tersebut diatas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh tim Platmerah, kasus ini sebenarnya sudah lama ditangani di Kejari Gunungsitoli sejak tahun 2012 dan fenomena yang saling mempertahankan instansinya yakni pihak Pemerintah Nias Utara menggunakan jasa pengacara yang disinyalir untuk melakukan lobi dipihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sehingga kasus tersebut diam ditempat.

  

Padahal sebelumnya pihak Kejari Gunung Sitoli sering mempublikasikan kasus ini diberbagai media sampai – sampai pada tahapan penyidikan yang dilakukan. Tetapi entah kenapa masih belum ada realisasinya. (yh/pm)

Dana Bantuan Pelayanan Dan Perlindungan Hukum Nias Utara Dipertanyakan

Anggaran Rp 385 Juta Bantuan Pelayanan Dan Perlindungan Hukum Habis Digunakan

Alpius Sarumaha, SH, MH

Plat Merah | Nias, Sumatera Utara – Pada Tahun 2014 lalu Pemerintah Nias Utara menghabiskan APBD khusus bantuan pelayanan dan perlindungan hukum sebesar Rp. 385 juta. Uang dimaksud digunakan untuk membayar jasa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) apabila Pemerintah Nias Utara menghadapi masalah. Hal ini terlihat pada penjabaran APBD 2014.

Alpius Sarumaha, SH, MH Kapala Bagian Hukum Kabupaten Nias Utara kepada Platmerah mengakui bahwa dana tersebut habis dipakai untuk membantu Pemerintah Nias Utara dalam mengahadapi masalah. “ya, dana itu kita gunakan karena sudah ada. Termasuk SPPD dan keperluan yang lain”, ujarnya.

Ia memberitahukan salah satu contoh penanganan kasus korupsi pengadaan mikrofon di sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara tahun 2011 atas nama PPKnya Nusri Lase yang telah lama dipetieskan di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, memang hingga kini belum ada titik terangnya kasus itu. Dimana Pemerintah Nias Utara menggunakan jasa pengacara yang bernama Yosua Lase, kata Ampelius.

Ampelius juga memberitahukan bahwa dirinya pernah menjadi Wartawan dan LSM sebelum menjadi PNS dan menunjukan bahwa dirinya tengah merekam konfirmasi yang sedang dilakukan, dengan nada sombong.

Ketika Platmerah mempertanyakan berapa kasus untuk menghabiskan dana sebesar Rp. 385 juta APBD 2014 ? ianya tersendat, wajah pucat dan berbelit – belit sambil mengalihkan pembicaraan.

Pantauan Platmerah dilapangan bahwa pada tahun 2014 belum ada MOU antara Pemerintah Nias Utara dengan salah satu LBH untuk digunakan jasanya dan belum diketuk palu DPRD untuk itu. (yh/pm)

KPU Dan Pemerintah Nias Utara Melakukan MOU

Plat Merah | Nias, Sumatera Utara – Bertempat di aula kantor Bupati Nias Utara, Jumat 17 April 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah melaksanakan penandatanganan (MOU) tentang perjanjian belanja hibah pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara pada Pilkada bulan Desember 2015 mendatang dengan dana hibah sebesar Rp. 17,2 Miliar. MOU ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut tahapan – tahapan pemilu dimaksud.

Ir. Otorius Harefa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara mengatakan pada pelaksanaan Pilkada mendatang akan berupaya semaksimal mungkin mensukseskan pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Nias Utara. Diharapkan dukungan dari semua pihak.

Bupati Nias Utara Edward Zega menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan pilkada di Kabupaten Nias Utara serta bersama-sama meniklanjutin untuk tidak terganggu tahapan-tahapan pemilu dimaksud.

Pada acara itu, hadir Bupati, Sekda, Ketua KPU, unsur Muspika dan para kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Utara. (yh/pm)

Bupati Nias Utara Diminta Mencopot Yubiari Gea Kasek SMKN 01 Lahewa Timur

Plat Merah | Nias, Sumatera Utara – Bupati Nias Utara diminta mencopot Yubiari Gea, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lahewa Timur, Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara.

Kapala Sekolah ini diduga kuat melakukan pungutan liar (pungli) kepada siswa yang melaksanakan prakerin untuk biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebesar Rp. 700 ribu per siswa, khusus kelas III sebanyak 39 siswa.  

Kondisi ini tentunya membebankan kepada orang tua siswa yang tidak mampu apalagi kini situasi harga getah karet dan hasil tanaman lainnya anjlok turun sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. “gimana kalau sempat dua orang anaknya yang mengikuti PKL/prakerin itu, maka berhenti ditengah jalan”, keluh kesal orang tua siswa yang tidak mau disebut namanya di berita ini.

Lanjutnya, mau tidak mau harus mau membayar Rp. 700 per siswa, kalau tidak, anak mereka yang jadi sasaran.

Modus Yubiari Gea, S.Pd melakukan pungli ini dengan memperalat Komite Sekolah dan dibuat rapat menyerupai kesepakatan orang tua siswa dengan berbagai alasan kegunaan dana dimaksud yakni untuk biaya monitoring dan sisanya digunakan untuk perabot sekolah.

Febi Gea tokoh masyarakat lokasi kepada Platmerah mengatakan harusnya dengan informasi ini baik secara lisan maupun secara media, pihak Pemerintah harus tanggap menyikapinya karena berpengaruh kepada anak didik. Inilah dinamakan mafia koruptor dini artinya krisis pengetahuan tentang dana BOS yang bertema sekolah bebas pungutan apapun, ujarnya.  (yh/pm)