NCID: Jokowi Terus-terusan Bagikan Jabatan Dengan Gaji Fantastis

Rakyat Hanya Bisa Nonton Sambil Gigit Jari ?

Plat Merah | Jakarta - Keputusan pemerintah yang merombak jajaran dan komisaris untuk bank BUMN yaitu PT Bang Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri yang diberikan kepada para timsesnya mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Direktur Ekesekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengungkapkan semoga Presiden tidak salah menempatkan orang pada posisi strategis di BUMN. Pasalnya, Meskipun sudah melalui tahapan fit and proper test melaui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan tidak mungkin faktor kedekatan juga menjadi bahan pertimbangan, mengingat para calon yang maju merupakan bagian dari timses Jokowi-JK dalam pilpres yang lalu.

“Posisi Komisaris BUMN merupakan kursi empuk yang menjadi incaran banyak pihak karena besarnya gaji yang didapat hingga mencapai Rp 125 juta/bulan. Justru yang menarik dalam hal ini adalah salah satu posisi tersebut malah diberikan kepada Pataniari Siahaan Politisi dari PDIP. Padahal OJK selaku panitia fit and proper test telah menyatakan bahwa aturan dan ketentuan OJK mengenai posisi direksi dan komisaris di bank bank – bank BUMN dilarang diisi oleh politisi salah satu alasannya adalah adanya conflict of interest, nyatanya OJK malah meloloskan calon dengan latar belakang dari partai politik” tutur  Jajat dalam press rilisnya yang diterima redaksi Plat Merah, Kamis (19/3/2015).

Jajat menambahkan, tanggung jawab Jokowi tidak hanya sebatas itu, salah satu poin janji dalam kampenyenya terkait dengan BUMN adalah penghapusan dan pelarangan outsourcing di BUMN. Pasalnya, sistem outsourcing yang berlaku saat ini jelas tidak menguntungkan bagi masyarakat khususnya karyawan, dan tidak hanya di BUMN bahkan seharusnya di perusahaan –perusahan swasta pun sistem outsorcing harus dihapuskan.

“Bagi-bagi jatah pada komisaris bank BUMN semakin menambah sederetan bukti  bahwa pernyataan Jokowi tidak ada bagi –bagi jatah dalam kolaisinya adalah bohong belaka. Namun stigma negatif tersebut hanya bisa dihilangkan dengan hasil kerja nyata pada posnya masing – masing, sehingga bagi – bagi jabatan tersebut tidak hanya sebatas ajang balas jasa dan menguntungkan sekelompok orang yang telah berjasa mengantar Jokowi menjadi RI 1”, tutup Jajat. (Lucky)