Banyak Program Terindikasi Rugikan Daerah, Jokowi Didesak Mundur

JAKARTA - Mencalonkan diri sebagai Presiden, Joko Widodo diminta untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas APBD DKI Jakarta 2013 menemukan 86 proyek Ibu Kota "ganjil," sehingga berpotensi merugikan daerah hingga Rp1,54 triliun lebih.

"Jokowi harus gentleman dong. Dia sudah terbukti tidak mampu mengurus Jakarta, buktinya banyak program unggulannya dijadikan ajang korupsi. Kalau Jokowi tidak mau mundur, berarti dia bukan negarawan. Kasihan anak buahnya di Pemprov DKI yang sering jadi korban kebijakannya yang terburu-buru," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, Minggu (22/6/2014).

Blusukan yang selama ini dilakukan oleh Jokowi, kata Sanusi, hanya menjadi kampanye terselubung. Buktinya, sejumlah program yang ditawarkan justru terindikasi merugikan keuangan daerah, seperti kegiatan pembuatan sistem informasi e-surat, e-budgeting, belanja hibah dan bansos, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Program Kampung Deret dan belasan program lainnya.

"Mendingan lepasin badan dan lepasin baju, copot logo Jaya Raya (seragam dinas) dan minta maaf ke seluruh warga Jakarta, kalau dia telah gagal ngurus Jakarta. Ini baru sikap negarawan sejati," tegasnya.

Sanusi menggaransi, jika Jokowi mengajukan surat pengunduran diri, maka DPRD DKI tidak akan menghalang-halanginya. "Saya jamin jalannya mulus," sambungnya.

Sekedar diketahui, di hari jadinya ke-487, Jakarta mendapat kado pahit dari BPK. Temuan BPK atas APBD DKI 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun. 

Temuan itu terdiri atas temuan berindikasi kerugian daerah Rp85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar ..
Sumber