Forum Ponpes Muaraenim Keluhkan Minimnya Bantuan Pemerintah

Foto : Aldo/platmerah.co.id

Suasana Musrenbang tingkat Kabupaten Muara Enim di Gedung 

Kesenian Putri Dayang Rindu Muara Enim, Rabu (1/4)

Platmerah | Muara Enim,SUMSEL - Pada saat sesi tanya jawab di kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten Muara Enim, Forum Pondok pesantren di Kabupaten Muaraenim, Sumatera Selatan keluhkan minimnya bantuan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan. Padahal Ponpes merupakan salah satu pencetak ustadz di Indonesia.

"Pondok pesantren ini dibawah Kementerian Agama RI, jadi susah kalo mau mengajukan bantuan. Seharusnya Pemerintah Pusat melakukan revolusi mental dimulai dengan pola pesantren," ujar Ketua Forum Pesantren Kabupaten Muaraenim, Taufik Hidayat Sag,saat tanya jawab di kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten Muaraenim, Sumatera Selatan, yang digelar di gedung Kesenian Putri Dayang Rindu, Rabu (1/4).

Menurut Taufik yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Darus Sa"adah Muaraenim, dengan pola pendidikan 24 jam yang diterapkan di pesantren seharusnya pengucuran dana dari pihak pusat harus lebih banyak. Ini malah sekolah umum yang pola pendidikannya hanya setengah hari, mendapat perhatian dan bantuan yang lebih. Padahal salah satu untuk mendukung generasi muda kedepan selain Iptek juga Imtaq. Intinya Iptek dan Imtaq harus berjalan seiring.

"Kita tidak iri, tetapi kita minta ada kesetaraan minimal ada perhatian yang sama dari pemerintah terhadap lembaga pendidikan baik yang umum ataupun keagamaan. Kami sampai malu kalau menghadap bupati terus minta bantuan untuk menghidupi Ponpes," ujar Taufik.

Dikatakan Taufik, pihaknya selama ini hendak membangun pagar pesantren hingga sekarang tidak terealisasi. Bahkan untuk operasional saja pihak Ponpes harus nomboki alias ngutang. Sebab jika mengharapkan bayaran sekolah anak-anak tidak mencukupi, belum untuk biaya operasional, gaji tenaga pengajar, makan dan minum dan lain-lain. Apalagi saat ini, kondisi perekonomian semakin terpuruk yang berimbas kepada siswa yang hampir sebagian besar tidak bisa membayar uang sekolah tersebut. Dan perlu diketahui, kita tidak dapat dana BOS seperti sekolah umum, honor ustad dan lain-lain.

"Kita tidak tega mengeluarkan dari ponpes karena tidak bisa bayar," katanya.

Jadi kedepan, lanjut Taufik, ia berharap kepada pemerintah atau pihak terkait untuk bersama-sama memikirkan kemajuan dunia Ponpes di Indonesia. Sebab jika buka pemerintah dan instansi terkait, siapa lagi yang mau peduli terhadap keberlangsungan keagamaan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Muaraenim Abdul Nadjib, mengakui jika penganggaran dana untuk kegiatan pesantren sudah menjadi permasalahan. Sebab, pesantren hubungannya vertikal dengan Kementerian Agama RI, sehingga tidak ada SKPD Pemkab Muaraenim yang bisa menghandel langsung. Paling anggarannya hanya melalui hibah. Untuk tahun ini, Pemkab Muaraenim melalui SKPD Dinas PU CK membantu dalam hal kegiatan pembangunan fisik rehab ponpes dan panti asuhan yang dianggarkan APBD Pemkab Muaraenim senilai Rp 5 miliar.

"Kami ingin membantu lebih, tetapi bagaimana caranya supaya tidak menyalahi aturan yang ada," ujar Najib.

Sementara Plt Sekda Muaraenim, Hasanudin, menambahkan memang rumit mengalokasi anggaran untuk kegiatan Ponpes. Namun, Pemkab Muaraenim terus mencari celah bagaimana untuk membantu pembangunan pada sektor keagamaan. Sebab memang harus diakui pembangunan Iptek memang harus diikuti dengan pembangunan Imtaq.(@ldo-PM)