Plat Merah | Mandailing Natal, SUMUT - Proyek yang dianggarkan pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk Mandailing Natal, salah satu proyeknya terindikasi tidak jelas. Karena, proyek
pembangunan jembatan ruas jalan Natal-Batahan desa Pardamean yang baru dibangun tahun
2014 dengan menelan dana Rp. 2.000.000.000,00 yang dimenangkan oleh CV. Caterine Lewalen Abadi hanya berupa jembatan dari batang kelapa.
Seharusnya jembatan tersebut permanen. tapi kenyataanya pantauan media ini, Sabtu (14/03) jembatan terbuat dari pohon kelapa dan papan, bukan jembatan permanen seperti yang ditenderkan. Hal ini patut diduga ada permainan antara Dinas Pekerjaan Umum Kab. Madina dengan kontraktor untuk meraup keuntungan besar.
Beberapa kali media ini mencoba komfirmasi mengenai jembatan Pardamean baru ini, ternyata pihak yang kompeten selalu tidak dapat ditemui. Begitupun komfirmasi tertulis yang disampaikan ke dinas terkait pun tak kunjung dijawab.
Ujang, salah satu warga Pardamean baru merasa kecewa atas proyek pemerintah yang tidak tepat sasaran ini .
Terpisah, Kurniawan Hasibuan, Ketua LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi Kab. Madina saat dimintai tanggapannya mengatakan bahwa pihaknya sudah nelakukan klarifikasi ke Dinas PU, namun tidak memperoleh jawaban.
"Sudah beberapa kali kami mengklarifikasi ini ke dinas pekerjaan umum kab.madina namun tak kunjung dijawab. Dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan nya ke kejaksaan tinggi sumatera utara untuk minindaklanjutinya," paparnya.(Kurnia)
Seharusnya jembatan tersebut permanen. tapi kenyataanya pantauan media ini, Sabtu (14/03) jembatan terbuat dari pohon kelapa dan papan, bukan jembatan permanen seperti yang ditenderkan. Hal ini patut diduga ada permainan antara Dinas Pekerjaan Umum Kab. Madina dengan kontraktor untuk meraup keuntungan besar.
Beberapa kali media ini mencoba komfirmasi mengenai jembatan Pardamean baru ini, ternyata pihak yang kompeten selalu tidak dapat ditemui. Begitupun komfirmasi tertulis yang disampaikan ke dinas terkait pun tak kunjung dijawab.
Ujang, salah satu warga Pardamean baru merasa kecewa atas proyek pemerintah yang tidak tepat sasaran ini .
Terpisah, Kurniawan Hasibuan, Ketua LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi Kab. Madina saat dimintai tanggapannya mengatakan bahwa pihaknya sudah nelakukan klarifikasi ke Dinas PU, namun tidak memperoleh jawaban.
"Sudah beberapa kali kami mengklarifikasi ini ke dinas pekerjaan umum kab.madina namun tak kunjung dijawab. Dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan nya ke kejaksaan tinggi sumatera utara untuk minindaklanjutinya," paparnya.(Kurnia)
No comments:
Post a Comment