Ditanya soal LPJ, Nurhayati Mantan Kepsek Sipanjang Bungkam

Plat Merah | SERANG BANTEN - Hanya bilang “ ya itu sudah buat”. Itulah sekelumit kata-kata yang diucapkan Nurhayati, mantan Kepala Sekolah Dasar Sipanjang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, saat  ditanya terkait laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun anggaran 2013-2014 yang saat itu masih dijabatnya sebagai Kepala Sekolah SDN Sipanjang.

Nurhayati yang sekarang menjadi Kepala sekolah SDN Cikeli enggan sesekali mengeluarkan statemen terkait pertanyaan Wartawan yang diduga belum melaporkan Pertanggungjawaban (LPJ), lebih memilih diam, “ Pak saya mau ke kantor UPT, ada perlu,” tukasnya saat disambangi di ruang kerjanya belum lama ini.

Menyikapi persoalan tersebut, Heri Sahiri, Kabid Investigasi LSM GRAM angkat bicara. "Kalau terlambat itu kemungkinan adanya rekayasa SPJ. Sebab, mengapa tidak tepat waktu buat SPJ nya,dan hal itu perlu dipertanyakan. Hal tidak mungkin spj itu dibuat sampai terlambat,kalau terlambat sudah patut diduga ada hal rekayasa dalam penyusunan SPJ,” ungkap Heri.

Dikatan heri, pihaknya akan terus menelusuri terkait persoalan ini sampai ada tindakan dari Dinas terkait karena ini menyangkut penggunaan uang negara yang patut diawasi LSM, Wartawan baik Maupun Masyarakat Pada Khususnya, tegasnya.

Terpisah, Yani, Staf Dindik yang menangani penggunaan BOS di Tingkat SD Kabupaten Serang mengatakan, bahwa pengawasan BOS didaerah cukup lemah, karena yang melakukan pengawasan adalah pihak pusat. 

“Di daerah pengawasannya lemah, apalagi sekarang pihak sekolah mengirimkan laporan penggunaan dana BOSnya ke pusat,” akunya.

Jadi, Kata Yani, pihaknyah hanya melakukan pengawasan  seperlunya dan tidak ada kewenangan untuk mengontrol lebih jauh.

“Yang melakukan adalah pihak pusat untuk lebih dan laporannya ada di sekolah bukan di dinas,” jelasnya.

Jauh sebelumnya,Bukhori UPTD Pontang mengatakan, pihaknya sudah memediasi antara kepala sekolah yang lama dengan yang mau menjabat di SDN Sipanjang untuk menyelesaikan terkait pembuatan SPJ yang belum dikerjakanya pada waktu itu, kata Bukhori yang saat itu menjabat di UPT Tanara. (Teja Sanjaya)