Tanggapan Humas Kementerian KP PA Menghina Pers, Tanpa Nama Pejabat

Plat Merah | JAKARTA - Apabila surat tanggapan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP PA) yang dikirim melalui alamathumas.kpppa@gmail.com. adalah surat resmi, maka surat tersebut merupakan penghinaan kepada pers sebab tidak mencantumkan nomor surat dan nama pejabat.

            "Hak KPP PA untuk memberi tanggapan. Tetapi, jika seluruh surat resmi instansi pemerintah tidak mencantumkan nomor surat dan nama pejabat, Indonesia akan bubar. Ini juga menghina pers," ujar Vivi Evilia, Ketua Srikandi Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di Jakarta Sabtu (14/3).

            Sebuah email dengan alamat di atas yang mengatasnamakan diri sebagai Humas KPP PA, memberi tanggapan terhadap pemberitaan pers agar Menteri Yohana diganti. Namun email tersebut tidak mencantumkan nomor surat, nama pejabat pemberi bantahan.

            Sebelumnya, pers nasional memuat pernyataan Vivi dan Sekjen Srikandi BaraJP, Carlin Siregar, supaya Presiden Jokowi mengganti Menteri PP PA Yohana Susana Yembise. Alasannya, Yohana tidak berprestasi dan tidak memahami filosopi mas kawin untuk perempuan.

            Srikandi BaraJP juga mengungkapkan, Menteri Yohana sering tidak fokus. Dalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD, Yohana gagal mempresentasikan gagasan. Dalam rapat di Kantor Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Yohana juga tidak fokus.

            "Tidak benar Yohana Yembise mengangkat sejumlah staf ahli dari kalangan keluarga dan ipar atau  kerabat," demikian tanggapan dalam surat yang tidak diketahui dari pejabat bernama siapa.

            Surat juga membantah bahwa Menteri Yohana menjadi bahan olok-olok pegawai. "Pegawai menerima Yohana Yembise dengan baik," demikian tulisan dalam surat anonim tersebut. Alamat email yang sama, juga mengirim siaran pers kegiatan Menteri Yohana di New York.

            "Kami harus melaporkan ini kepada Presiden, sebab Jokowi menggunakan media sebagai intelijen untuk memantau prestasi Kabinet Kerja. Kalau semua surat resmi di Indonesia tanpa nomor surat nama pejabat, maka birokrasi Indonesia akan bubar," tegas Vivi.

            Daripada memberikan tanggapan yang tidak bermutu, Vivi menyarankan Menteri Yohana meningkatkan kinerja dan menyiapkan pokok-pokok yang hendak dibahas. Jangan sampai, dalam pertemuan internasional, salah menyampaikan gagasan, seakan-akan Indonesia anti hak perempuan dan feminisme.

            Mengenai akun email Humas KPP PA, berbeda dengan adres instansi pemerintah seumumnya, yang secara resmi menggunakan domaingo.id. "Kalau menggunakan akun @gmail.com, siapa saja bisa bikin," pungkas Carlin Siregar.  (dd)