Panji Nugraha: Menkumham Perlu Transplantasi Mata !

Menkum HAM Yosanna H Laoly

Plat Merah | Jakarta - Konflik Partai Golkar antara Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie, akhirnya melahirkan surat keputusan Menkumham yang mengesahkan kubu Agung Laksono dinilai publik tidak logis. Pasalnya, jika dibandingkan jumlah peserta Munas Ancol versi Agung Laksono yang hanya sekitar 384 peserta dengan Munas Bali versi kubu Ical sekitar 3000 peserta yang hadir. Sudah tentu secara quorum musyawarah nasional Bali lah yang mewakili suara partai Golkar.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha melelui press rilisnya yang diterima redaksi Plat Merah, Rabu (11/3/2015) mengatakan , sangat aneh jika akhirnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengesahkan kubu Agung Laksono dengan dasar keputusan mahkamah partai yang sebenarnya tidak memuat keputusan jelas. Pasalnya, keempat Anggota Majelis Mahkamah Partai tidak bulat dalam membuat keputusan, karena sebagian dari Anggota Majelis Mahkamah Partai Golkar tidak sependapat.

“Jika di nilai secara obyektif baik dari kuantitas peserta dan kualitas acara kedua musyawarah nasional Partai Golkar antara Munas Bali dengan Munas Ancol, sebenarnya mudah untuk pemerintah menilai mana Munas yang layak. Namun sayang kadang-kadang pemerintah berpikir terbalik” ujar Panji.

Panji menambahkan masyarakat secara umum menilai konflik partai beringin yang berujung pengesahan kubu Agung Laksono oleh Kemenkumham seolah memang sudah dirancang agar kubu Agung Laksono bisa langsung merapat ke Koalisi Indonesia Hebat untuk mengamankan suara mayoritas di DPR. “Pemerintah ini main kasar, demi kenyamanan berkuasa berani-beraninya menghancurkan partai-partai penting di Indonesia. Mudah-mudahan mereka cepat sadar” tutup Panji.