Platmerah.co.id | Muara Enim,SUMSEL - Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak
Bumi Bangunan (PBB) Perdesaan - Perkotaan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Kabupaten Muara Enim menargetkan PAD sebesar Rp 8,4 miliar. Hal ini dibenarkan
oleh Kepala Dispenda Muara Enim, Amrullah Jasae, melalui Kepala Bidang
PBB-BPHTB dan Retribusi, Husin Aswadi, disela kesibukannya, kemarin (29/4).
Menurut Amrullah, target dari PAD in diharapkan dapat
berjalan dengan dengan didukung oleh segenap lapisan masyarakat.
Sementara itu, Husin mengulas PAD dari PBB Pedesaan dan Perkotaan 2013 semula target Rp 6,8 miliar dan tercapai Rp 2,1 miliar atau 32,16 persen. Sedangkan 2012 grafiknya lebih tinggi dibanding 2013.
Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai PBB Perdesaan-Perkotaan, terang dia, yaitu karena masa peralihan pelayanan pajak dari KPP Pratama Prabumulih ke Kantor Dispenda Muara Enim, dimana Pemkab Muara Enim saat ini masih sedang melaksanakan persiapan penerbitan atau cetak PBB secara massal. Kemudian, kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran masih rendah.
Kedepan lanjut dia, pihaknya akan melakukan kegiatan semacam sosialisasi pekan panutan pajak di beberapa kecamatan sebagai percontohan gebyar pembayaran PBB. Sehingga masyarakat dapat mencontoh masyarakat di tingkat kecamatan.
"Misal, tokoh masyarakat, camat atau kades yang mencontohkan bayar pajak pada pekan panutan pajak tersebut, sehingga bisa menjadi contoh masyarakt lain. Dengan harapan dapat diikuti," jelasnya.
Selain itu, sambungnya, upaya lain yaitu dengan meningkatkan akses online pembayaran pajak secara online dengan kerjasama bersama bank - bank terkait, dengan ketentuan syarat tertentu. Disamping ditunjang dengan 7 UPTD Dispenda yang ada di beberapa kecamatan.
Ditambahkannya, bahwasanya pembayaran secara resmi bisa dilakukan di Dispenda Muara Enim mulai bulan Juni 2014 mendatang, setiap regulasi batas akhir pembayaran diakhir tahun. Dengan cakupan, seperti pajak perumahan, pertokoan dan sebagainya. Dan tidak mencakup pajak perkebunan, pertambangan dan kehutanan yang dipegang langsung pusat.
"Insya Allah, target PBB sebesar Rp 8,4 miliar, tahun 2014 ini bisa tercapai," harap dia. (Aldo-PM)
Sementara itu, Husin mengulas PAD dari PBB Pedesaan dan Perkotaan 2013 semula target Rp 6,8 miliar dan tercapai Rp 2,1 miliar atau 32,16 persen. Sedangkan 2012 grafiknya lebih tinggi dibanding 2013.
Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai PBB Perdesaan-Perkotaan, terang dia, yaitu karena masa peralihan pelayanan pajak dari KPP Pratama Prabumulih ke Kantor Dispenda Muara Enim, dimana Pemkab Muara Enim saat ini masih sedang melaksanakan persiapan penerbitan atau cetak PBB secara massal. Kemudian, kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran masih rendah.
Kedepan lanjut dia, pihaknya akan melakukan kegiatan semacam sosialisasi pekan panutan pajak di beberapa kecamatan sebagai percontohan gebyar pembayaran PBB. Sehingga masyarakat dapat mencontoh masyarakat di tingkat kecamatan.
"Misal, tokoh masyarakat, camat atau kades yang mencontohkan bayar pajak pada pekan panutan pajak tersebut, sehingga bisa menjadi contoh masyarakt lain. Dengan harapan dapat diikuti," jelasnya.
Selain itu, sambungnya, upaya lain yaitu dengan meningkatkan akses online pembayaran pajak secara online dengan kerjasama bersama bank - bank terkait, dengan ketentuan syarat tertentu. Disamping ditunjang dengan 7 UPTD Dispenda yang ada di beberapa kecamatan.
Ditambahkannya, bahwasanya pembayaran secara resmi bisa dilakukan di Dispenda Muara Enim mulai bulan Juni 2014 mendatang, setiap regulasi batas akhir pembayaran diakhir tahun. Dengan cakupan, seperti pajak perumahan, pertokoan dan sebagainya. Dan tidak mencakup pajak perkebunan, pertambangan dan kehutanan yang dipegang langsung pusat.
"Insya Allah, target PBB sebesar Rp 8,4 miliar, tahun 2014 ini bisa tercapai," harap dia. (Aldo-PM)
No comments:
Post a Comment