Rakyat : Tidak Bela TKI, Lebih Baik Pemerintahan Jokowi-JK Bubar!

ilustrasi

Plat Merah | Jakarta – Tidak adanya upaya sungguh-sungguh Pemerintah Jokowi untuk  membantu 228 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang sedang menunggu eksekusi mati mendapat kritikan publik. Pasalnya, hal tersebut menandakan ketidakmampuan pemerintah dalam membantu rakyatnya mencari keadilan di luar negeri.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, cukup hanya Siti dan Karni yang menjadi korban tanpa ada kehadiran pemerintah dan jangan sampai 228 TKI bernasib sama, karena tidak adanya upaya konkret pemerintah melindungi warga negaranya.

“Rakyat geram karena TKI adalah pahlawan devisa, namun diperlakukan seolah pengkhianat bangsa karena kurangnya perhatian pemerintahan Jokowi-JK untuk melindungi dan memberi advokasi para TKI yang bermasalah, intinya fungsi negara harus hadir himgga proses akhir ketika warganya bermasalah. Betul kita harus menaati hukum yang berlaku di negara-negara tersebut, namun adalah kewajiban negara untuk membela rakyatnya sampai titik darah penghabisan” tegas Panji melalui press rilisnya yang diterima redaksi Plat Merah, Selasa (21/4/2015).

Panji lanjut menjelaskan, masyarakat dan pemerintah tidak boleh cepat-cepat menghakimi perbuatan para TKI, ia telah meneliti dan menemukan bahwa kebanyakan TKI tersebut mendapat perlakuan yang tidak baik dari majikan. "Saya tidak akan membenarkan jika para TKI tersebut membunuh ataupun kabur. Namun, kita harus ingat kadang-kadang mereka diperlakukan tidak layak oleh para majikan. Di sini lah pemerintah harus sadar, jangan karena sudah ada vonis maka pemerintah lantas pasrah. Kalau seperti itu, rakyat bisa marah dan berpikir lebih baik pemerintah bubar karena tidak ada perannya bagi rakyat." tegas Panji.